JAKNEWS.COM--Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) masih mengkaji formula yang tepat untuk nelayan dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang diperkirakan berlaku mulai Juni 2008.

"Ada beberapa solusi yang disiapkan tetapi belum bisa disampaikan sekarang karena masih akan dikaji dengan melibatkan berbagai pihak terkait," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi usai meninjau kapal nelayan asing di Pelabuhan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu sore.

Pemberian paket subsidi pembelian solar murah kepada nelayan termasuk yang akan dikaji. "Paket subsidi kepada nelayan dulu juga sudah pernah dilakukan," katanya. Selain itu, program stasiun pengisian bahan bakar di "kantong-kantong" nelayan juga dilanjutkan. "Nelayan tidak perlu membeli di luar," tambahnya.

Ia menampik kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM akan membuat nelayan asing marak mencuri ikan di perairan Indonesia karena keterbatasan jangkauan nelayan lokal akibat tingginya biaya operasional."Itu baru wacana saja. Patroli di laut dilakukan 24 jam terus menerus, semuanya kompak (menjaga-red)," kata Freddy Numberi yang baru saja tiba di Pontianak dari kunjungan ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Sementara Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IV, Laksamana Pertama TNI Marsetio MM menambahkan, pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dilakukan bersama Angkatan Laut dan DKP."Sekarang kapal perang di Lantamal IV bertambah satu unit menjadi tiga unit. Sudah di AKLI," kata Marsetio.

Biaya BBM mencakup 70 persen dari total pengeluaran nelayan selama melaut. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar mengingatkan ancaman semakin maraknya pencurian ikan di perairan Indonesia oleh nelayan asing menyusul rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Kepala DKP Kalbar, Budi Haryanto mengatakan, kalau tidak ada kebijakan khusus bagi nelayan untuk memperoleh BBM secara mudah dan murah, mereka akan semakin jarang melaut di daerah yang sebenarnya rawan dimasuki nelayan asing. Ia mengatakan, meski dengan kondisi berat karena kenaikan harga BBM pada Oktober 2005, nelayan masih dapat melaut hingga batas 12 mil laut. Naiknya harga BBM akan semakin sulit bagi nelayan untuk menjangkau kawasan tersebut.

Padahal wilayah laut hingga batas 12 mil dari garis pantai termasuk daerah yang memiliki potensi ikan tinggi. "Sewaktu panen ikan, bisa saja nantinya bukan nelayan Indonesia yang menikmati, tetapi nelayan asing," kata Budi Haryanto. 

Jumlah armada nelayan di Kalbar sekitar delapan ribu unit dengan mayoritas atau 94 persen diantaranya termasuk tradisional. Meski mayoritas, namun nelayan tradisional menyumbang sekitar 70 persen dari total produksi sektor perikanan di Kalbar yang jumlahnya mencapai Rp 2 triliun per tahun.  

nKCM/JAK06