JAKNEWS.COM--Dewan Perwakilan Daerah menolak keras kenaikan bahan bakar minyak yang akan digulirkan pemerintah dalam waktu dekat. Sebab, kenaikan harga BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat, terutama pada daya beli. Anggota DPD RI, Marwan Batubara, mengatakan pemerintah boleh saja menaikkan harga BBM, tapi dengan beberapa syarat.

Menurut dia, pemerintah harus meninggikan pajak untuk para pengusaha dan konglomerat serta potong bunga obligasi sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Akhir Mei atau awal Juni ini, pemerintah berencana untuk menaikkan harga BBM hingga 30 persen.

"Jangan dulu menaikkan harga BBM, masih ada jalan lain kok. Boleh saja menaikkan harga BBM, tapi dengan syarat. Pemerintah harus turunkan bunga obligasi, naikkan pajak CPO, dan pangkas anggaran untuk utang-utang tak layak bayar yang dibuat pemerintah terdahulu," ujar Anggota DPD RI, Marwan Batubara, di Ruang Presentasi DPD RI, Jumat (9/5).

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economic and Finance, M Ikhsan Modjo, mengaku setuju dengan rencana kenaikan BBM ini. Namun, dia memintah DPR harus membuat kontrak dengan pemerintah."Jadi nanti jangan enak saja naik. Harus ada syarat atau kontrak. Kalau tidak tiap tahun bisa naik seperti itu dengan alasan sepeti sekarang, sudah sangat mendesak. Kenapa tidak dari dulu. Ini sudah terjepit, jadi ya memang tidak ada waktu lagi. Pemerintah harus mau donk, kalau mengaku membela rakyat," kata dia.  

nkcm/JAK05