JAKNEWS.COM---Komisi Keuangan dan Perbankan DPR secara aklamasi memilih kembali Hartadi A Sarwono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Hubungan Internasional. Hartadi dinilai memiliki pengalaman, mumpuni, dan berintegritas.

Kriteria itu, oleh Komisi XI DPR dinilai amat diperlukan untuk memimpin BI menjaga kestabilan moneter di tengah tingginya tekanan inflasi dan ketidakpastian perekonomian global.

Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi XI) Awal Kusumah, Selasa (13/5) malam di Jakarta, menjelaskan, 35 anggota Komisi XI yang hadir sepakat memilih kembali Hartadi untuk memangku jabatannya dalam lima tahun ke depan.

Sebelumnya, lelaki kelahiran tahun 1952 itu memegang jabatan tersebut untuk periode 2003-2008. Hartadi bersama Direktur Eksekutif IMF Perry Warjiyo dicalonkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Endin AJ Soefihara mengatakan, Hartadi merupakan deputi gubernur paling senior, yang diharapkan mampu mendampingi Boediono sebagai gubernur baru BI.

"Hartadi diharapkan menjadi penggerak kembali demotivasi kinerja internal BI akibat munculnya beragam kasus BI dan dapat berkoordinasi lebih intens dengan otoritas fiskal untuk menjaga inflasi dan penentuan suku bunga yang relevan bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi," kata Endin.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP, Maruarar Sirait, mengatakan, Hartadi berpengalaman dan mumpuni di bidang moneter. Hal tersebut amat diperlukan pada saat ini untuk mengawal BI mengamankan perekonomian Indonesia.

Hartadi, kata Maruarar, cukup berpengalaman memimpin BI pada saat krisis, misalnya saat terjadi gejolak nilai tukar yang parah tahun 2004, akibat krisis kepercayaan terhadap kondisi fiskal pemerintah. Hartadi juga ikut berperan menciptakan suku bunga rendah di Indonesia.

Menurut Awal, keputusan Komisi XI akan dibawa ke badan permusyawaratan (Bamus) pada Kamis dan ke sidang paripurna DPR.

Visi

Sebelum rapat pemilihan pada Selasa malam, siang harinya Komisi XI menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk Hartadi dan Perry masing-masing sekitar tiga jam.

Hartadi memaparkan visi meningkatkan peran BI dalam proses pencapaian kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkeadilan. Visi tersebut tak terlepas dari makin kuatnya tuntutan masyarakat kepada BI untuk meningkatkan kinerjanya dalam mempercepat pembangunan ekonomi nasional sekaligus memperbaiki tata kelola kelembagaan.

Menurut doktor bidang moneter tersebut, salah satu langkah untuk mewujudkannya adalah meningkatkan kredibilitas BI. "Saya memandang kredibilitas sebagai prasyarat mutlak bagi efektivitas kebijakan suatu bank sentral modern," katanya.

Langkah lain adalah merumuskan kebijakan terpadu. "Kebijakan parsial dan tidak terukur cenderung meningkatkan ketidakpastian dan risiko, yang dapat mendorong penurunan kinerja perekonomian lebih dalam," katanya.

Perry Warjiyo memaparkan visi senada dengan Hartadi. Ditegaskan, perlu upaya menciptakan kesinambungan pembangunan ekonomi nasional serta penguatan strategi dan implementasi kebijakan perekonomian, baik kebijakan makroekonomi maupun sektoral dan institusional. "BI dituntut responsif dan proaktif memainkan perannya, tidak saja dalam meningkatkan kredibilitas kebijakan, tetapi juga memberikan masukan untuk mendukung strategi dan kebijakan ekonomi nasional," kata Perry.

nkcm/JAK04