JAKNEWS.COM---Sejumlah pedagang dan spekulan beras dari luar Lampung membeli gabah dan beras hasil panen petani Lampung. Mereka sanggup membeli lebih tingi dari harga resmi yang ditetapkan pemerintah. “Mereka datang dari beberapa propinsi di Sumatera untuk bertransaksi langsung dengan petani,” kata Soemargo, salah seorang pemilik pabrik penggilingan padi di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, Minggu, (4/5).

Para pedagang itu tidak segan-segan turun ke sawah dan menawar gabah yang baru dipanen. Mereka menawarkan harga lebih tinggi Rp 200 hingga Rp 500 per kilogram. Untuk gabah kering panen, misalnya, para sepekulan itu sanggup membeli Rp 2.500 per kilogram.

Padahal harga pembelian pemerintah hanya Rp. 2.300 untuk gabah kering giling. Sementara untuk beras, mereka membeli hingga Rp. 4.700 perkilogram. “Padahal pemerintah hanya menetapkan Rp. 4.300 per kilogram,” kata Soemargo.

Saat ini, musim panen di kabupaten Tanggamus, yang merupakan daerah penghasil padi terbesar di Lampung masih berlangsung. Diperkirakan pada 2008, provinsi Lampung mengalami surplus beras hingga 7,6 persen atau sekitar 169. 858 ton. Hal itu membuat para
pedagang yang berasal dari daerah yang minus beras menyerbu Lampung.

Menurut Soemargo, para pedagang itu mengaku berasal dari Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Medan . Diduga mereka memanfaat harga beras di luar negeri yang melonjak. “Ada kemungkinan mereka akan mengekspor beras-beras itu,” kata
pengusaha mitra Bulog Divisi Regional Lampung ini.

Badan Urusan Logistik Lampung optimistis bersaing dengan para spekulan itu meski harga yang ditawarkan lebih rendah. Pada 2008, Bulog Divisi Regional Lampung menargetkan membeli 100 ribu ton gabah petani Lampung. “Kerjasama telah diteken sebelum memasuki musim panen tiba,” kata juru bicara Bulog Lampung, Edi Hanif.

Edi juga menduga, para spekulan itu akan mengekspor yang mereka borong ke luar negeri. Mereka akan menangguk untung dari selisih harga beras yang menembus Rp 10 ribu per kilogram. “Modusnya, mereka menyelundupkan beras-beras itu melalui sejumlah pelabuhan rakyat di sepanjang Sumatera. Kami tidak berwenang mengawasinya. Itu tugas pemerintah,” kata Edin.

nTNR/JAK11