JAKNEWS.COM---Departemen Keuangan telah menyiapkan 86 skenario perubahan harga bahan bakar minyak beserta kebijakan pelengkapnya, termasuk jaring pengaman daya beli masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya akan mengambil salah satunya, sebagai kebijakan terbaik bagi seluruh masyarakat.

"Jumlah 86 skenario itu masih bisa berubah dan bertambah. Menteri Keuangan masih membahas komposisi kebijakan yang mungkin bisa diterapkan. Seluruh kebijakan itu termasuk dalam dampak terhadap anggarannya dan memerhatikan keinginan Presiden, Wakil Presiden, dan Menko Perekonomian," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu di sela-sela Sidang Tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) ke-41 yang digelar di Madrid, Spanyol, Sabtu (3/5).

Kebijakan tersebut sudah merupakan satu paket lengkap yang meliputi besaran perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) beserta program-program jaring pengaman yang diharapkan dapat menahan beban perekonomian penduduk miskin akibat perubahan harga BBM.

"Presiden belum menentukan opsi mana yang akan dipilih sebagai kebijakan final. Dengan demikian, rencana kenaikan harga BBM rata-rata 28 persen yang dirilis beberapa media beberapa waktu lalu hanyalah satu opsi dari 86 pilihan. Banyak alternatif, ada juga skenario kenaikan rata-rata 25 persen," ujarnya.

Program jaring pengaman sosial yang bisa dipastikan masuk dalam seluruh opsi itu adalah bantuan langsung tunai (BLT) dan program padat karya. BLT sama dengan yang dilakukan tahun 2005. Salah satu persamaannya adalah jumlah keluarga miskin yang akan mendapatkan bantuan, yakni 19,1 juta keluarga.

"Namun, kemungkinan besar keluarga yang menerimanya akan berbeda dibandingkan dengan keluarga penerima BLT pada 2005. Nilai uangnya tetap sama, yakni Rp 100.000 per keluarga setiap bulan, kemungkinan selama setahun. Lamanya program BLT tergantung perubahan kebijakan BBM-nya," kata Anggito.

Terkait program padat karya, konsepnya tetap sama dengan program serupa yang dilakukan beberapa tahun lalu. Penduduk yang belum memiliki pekerjaan diberi pekerjaan tertentu dengan imbalan uang tunai Rp 10.000 per orang per hari selama proyeknya berlangsung.

Di tempat terpisah, Presiden ADB Haruhiko Kuroda menyatakan, Pemerintah Indonesia memang sebaiknya mengalihkan kebijakan subsidi harga BBM ke kebijakan yang lebih mengarah ke orang miskin.

nkcm/JAK11